Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia

View through CrossRef
Abstrak Pembentukan kabinet selalu menghadirkan persoalan yang rumit secara politik. Kerumitan itu ditengarai bersumber dari sistem multi partai yang digunakan di Indonesia di tengah penggunaan sistem presidensial yang berimbas pada efektifitas kabinet pemerintahan. Penelitian ini untuk menjawab persoalan bagaimana membentuk kabinet yang efektif di tengah sistem presidensial multi partai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kabinet harus diorientasikan pada penguatan posisi presiden di parlemen dan efektifitas kinerja kabinet. Untuk itu dapat dilakukan penataan kabinet dengan mempertimbangkan aspek politik, aspek strategis, aspek teknokratik, dan aspek publik dengan pendekatan proporsionalitas. Penataan kabinet juga perlu dibarengi dengan penataan desain koalisi dengan perhatian pada tiga sektor utama, yaitu penguatan basis koalisi, pengaturan kelembagaan koalisi, dan kontrak politik beserta pengaturan mekanisme internal koalisi. Koalisi yang ideal di tengah sistem presidensial multi partai adalah koalisi yang berbasiskan pada ideologi, cita dan visi untuk membangun bangsa dan negara dalam jangka panjang, sehingga dapat menguatkan sistem presidensial dan berkontribusi positif pada efektifitas dan stabilitas pemerintahan yang pada gilirannya dapat mendorong efektifitas kerja kabinet.  Kata Kunci: Pembentukan Kabinet; Koalisi; Sistem Presidensial; Multi Partai
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Title: Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia
Description:
Abstrak Pembentukan kabinet selalu menghadirkan persoalan yang rumit secara politik.
Kerumitan itu ditengarai bersumber dari sistem multi partai yang digunakan di Indonesia di tengah penggunaan sistem presidensial yang berimbas pada efektifitas kabinet pemerintahan.
Penelitian ini untuk menjawab persoalan bagaimana membentuk kabinet yang efektif di tengah sistem presidensial multi partai di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kabinet harus diorientasikan pada penguatan posisi presiden di parlemen dan efektifitas kinerja kabinet.
Untuk itu dapat dilakukan penataan kabinet dengan mempertimbangkan aspek politik, aspek strategis, aspek teknokratik, dan aspek publik dengan pendekatan proporsionalitas.
Penataan kabinet juga perlu dibarengi dengan penataan desain koalisi dengan perhatian pada tiga sektor utama, yaitu penguatan basis koalisi, pengaturan kelembagaan koalisi, dan kontrak politik beserta pengaturan mekanisme internal koalisi.
Koalisi yang ideal di tengah sistem presidensial multi partai adalah koalisi yang berbasiskan pada ideologi, cita dan visi untuk membangun bangsa dan negara dalam jangka panjang, sehingga dapat menguatkan sistem presidensial dan berkontribusi positif pada efektifitas dan stabilitas pemerintahan yang pada gilirannya dapat mendorong efektifitas kerja kabinet.
  Kata Kunci: Pembentukan Kabinet; Koalisi; Sistem Presidensial; Multi Partai.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai oleh dua hal yakni penguatan sistem presidensil dan berkembangnya banyak partai (multipartai). Guna meminimalir dampak nega...
Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih
Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih
Kabinet Presidensial dicirikan sebagai kabinet yang lebih kuat dan stabil dibandingkan kabinet parlementer. Sifat unitary executive yang dimiliki presiden di negara yang menganut s...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
Pada sistem pemerintahan presidensial, dengan adanya koalisi partai politik menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Hal ini terjadi karena dalam suatu pemerintahan tidak mungkin b...
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme
Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang mandat rakyat serta menuntut adanya k...
ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO
ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Penelitian ini membahas untuk membandingkan pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam ...
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak d...

Back to Top