Konstruksi Kabinet Presidensial yang Profesional dan Bebas dari Monopoli Partai Politik: Peluang dan Tantangan Kabinet Merah Putih

Kabinet Presidensial dicirikan sebagai kabinet yang lebih kuat dan stabil dibandingkan kabinet parlementer. Sifat unitary executive yang dimiliki presiden di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia menempatkan presiden sebagai pemegang keputusan tertinggi di negara yang tidak dapat digantikan oleh kekuasaan manapun, khususnya dalam hal pengangkatan menteri. Tidak seperti kabinet parlementer yang bernuansa partai politik, kabinet presidensial lebih mereprentasikan independensi dan kekuasaan presiden yang kuat. Namun dalam kenyatannya penunjukan menteri selalu sarat akan kesepakatan politik presiden dan partai koalisi pendukungnya. Akibatnya pengisian kursi menteri lebih didasarkan pada kepentingan daripada kapasitas dan integritas. Implikasi lain adalah rentannya terbentuk monopoli partai politik tertentu dalam tubuh kabinet yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Paper ini akan memfokuskan pembahasan pada dua poin utama. Pertama, upaya konstruksi kabinet Presidensial yang kuat dan profesional. Kedua, upaya meminimalisir dominasi partai politik tertentu dalam tubuh kabinet. Melalui pendekatan konseptual-teoritis yang dielaborasikan dengan studi komparasi dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Jerman, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun kabinet presidensial yang kuat dapat dilakukan melalui penguatan sistem meritokrasi dalam proses seleksi menteri, sedangkan untuk meminimalisir monopoli partai dalam kabinet dapat dibentuk zaken cabinet yang lebih seimbang dan netral.