Javascript must be enabled to continue!
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar)
View through CrossRef
Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris. Sumber utama dan pendukung digunakan. hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.
Universitas Warmadewa
Title: Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar)
Description:
Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak.
Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris.
Sumber utama dan pendukung digunakan.
hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari hukum dengan sifat umum ke khusus.
kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum.
Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.
Related Results
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ...
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah...
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen. Metodologi penelitia...
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Dominus Litis merupakan asas universal yang melekat pada Jaksa. Jaksa selaku penuntut umum memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran Perja Nomor 15 Tahun 2020...
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali)
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali)
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara kedepannya. Hukum dibuat...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
Hukum pidana anak penting dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menyelidiki perkembangan hukum pidana anak di Indonesia dari m...

