Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

RECALL ELECTION MELALUI PERADILAN SEBAGAI MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU

View through CrossRef
Abstract The people’s lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed. The general election process continues beyond the pre-election and during the election process. The general election process also includes post-election processes. Even though in a democracy, the people occupy the highest position in the constitutional system, their role in government has only been considered limited before and during general elections. This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process. This article provides insight for a method of popular participation after the general election. By combining normative juridical research methods and reform- oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election. An example of a form of effort through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process. Ultimately, this article considers several options for developing normative and political strategies for implementing Recall Elections as a form of post-election widespread democratization in Indonesia. Abstrak Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca pemilihan umum (Pemilu) perlu dikaji ulang. Proses Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu. Meskipun dalam negara demokrasi rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-doktrinal, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode Recall Elections sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui Recall Elections adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan Recall Elections sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.
Title: RECALL ELECTION MELALUI PERADILAN SEBAGAI MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU
Description:
Abstract The people’s lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed.
The general election process continues beyond the pre-election and during the election process.
The general election process also includes post-election processes.
Even though in a democracy, the people occupy the highest position in the constitutional system, their role in government has only been considered limited before and during general elections.
This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process.
This article provides insight for a method of popular participation after the general election.
By combining normative juridical research methods and reform- oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election.
An example of a form of effort through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process.
Ultimately, this article considers several options for developing normative and political strategies for implementing Recall Elections as a form of post-election widespread democratization in Indonesia.
Abstrak Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca pemilihan umum (Pemilu) perlu dikaji ulang.
Proses Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan.
Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu.
Meskipun dalam negara demokrasi rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu.
Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum.
Dengan menggunakan metode penelitian normatif-doktrinal, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode Recall Elections sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu.
Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui Recall Elections adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu.
Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan Recall Elections sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.

Related Results

Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta ...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the ...
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
Pemilu adalah prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis, yang dapat dimulai dari proses penyelenggaraannya. Pasca Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan  ...
Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat
Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat
Penelitian ini mengkaji tentang “Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat”. Penulis menggunakan dua rumu...

Back to Top