Javascript must be enabled to continue!
Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi
View through CrossRef
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara kesejahteraan dengan peluh kerja buruh, melihat hubungan antara negara, pengusaha dan buruh, serta mengajukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan buruh mutlak diperjuangkan untuk lebih memanusiakan buruh. Kebijakan yang diambil negara selayaknya tidak mengorbankan kaum buruh. Isu tentang perburuhan sampai saat ini merupakan salah satu isu sexi yang sering kali dijadikan alat tawar politik maupun obyek pencitraan. Buruh menjadi komoditas jualan parpol yang disatu sisi penopang dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional tetapi disatu sisi dipandang sebelah mata, terlihat dari kehidupan kaum buruh yang tak kunjung membaik. Desakan dari serikat pekerja maupun perundingan antara pengusaha, pemerintah dan buruh selalu berujung pada kegagalan. Outsourcing, Pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah minimum regional (UMR), upah yang tak kunjung dibayar hingga kemiskinan yang menghinggapi kaum buruh menjadi permasalahan akut yang tak kunjung ada jalan keluarnya. Satu kesamaan diantara semua masalah, buruhlah yang harus menanggung semuanya. Peningkatan kesejahteraan menjadi dorongan buruh untuk terus berjuang. Kata kunci: Kesejahteraan, Buruh, Kemiskinan, Marginalisasi
Title: Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi
Description:
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara kesejahteraan dengan peluh kerja buruh, melihat hubungan antara negara, pengusaha dan buruh, serta mengajukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Kesejahteraan buruh mutlak diperjuangkan untuk lebih memanusiakan buruh.
Kebijakan yang diambil negara selayaknya tidak mengorbankan kaum buruh.
Isu tentang perburuhan sampai saat ini merupakan salah satu isu sexi yang sering kali dijadikan alat tawar politik maupun obyek pencitraan.
Buruh menjadi komoditas jualan parpol yang disatu sisi penopang dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional tetapi disatu sisi dipandang sebelah mata, terlihat dari kehidupan kaum buruh yang tak kunjung membaik.
Desakan dari serikat pekerja maupun perundingan antara pengusaha, pemerintah dan buruh selalu berujung pada kegagalan.
Outsourcing, Pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah minimum regional (UMR), upah yang tak kunjung dibayar hingga kemiskinan yang menghinggapi kaum buruh menjadi permasalahan akut yang tak kunjung ada jalan keluarnya.
Satu kesamaan diantara semua masalah, buruhlah yang harus menanggung semuanya.
Peningkatan kesejahteraan menjadi dorongan buruh untuk terus berjuang.
Kata kunci: Kesejahteraan, Buruh, Kemiskinan, Marginalisasi.
Related Results
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilaku...
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN BURUH HARIAN TETAP DENGAN BURUH HARIAN LEPAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA BURUH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KOTA SUBULUSSALAM
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN BURUH HARIAN TETAP DENGAN BURUH HARIAN LEPAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA BURUH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KOTA SUBULUSSALAM
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat perbedaan pendapatan dan tingkat kesejahteraan keluarga buruh harian yang berkerja diperkebunan kelapa sa...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkem...

