Javascript must be enabled to continue!
Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik
View through CrossRef
Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang kajian informasi publik sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik. Hasil penelitian menunjukkan Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019. Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi, Good Coorporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.
Title: Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik
Description:
Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang kajian informasi publik sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir.
Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik.
Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik.
Hasil penelitian menunjukkan Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019.
Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja.
Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi, Good Coorporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.
Related Results
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memperoleh informasi publik. Warga negara sebagai pembayar pajak berhak tahu segenap p...
Pengembangan Website Sebagai Wujud Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang (Studi kasus: Diskominfo Kabupaten Sintang)
Pengembangan Website Sebagai Wujud Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang (Studi kasus: Diskominfo Kabupaten Sintang)
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Dinas Kominfo...
Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik
Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik
Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam P...
TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK
TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK
Ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Namun perkembangan mengenai ketertiban umum belum diketahui secara rinci....
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Kota Banjar menetapkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicap...

