Javascript must be enabled to continue!
Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi dalam Rangka Transformasi Digital di Komisi Pemilihan Umum
View through CrossRef
Abstract. KPU has the responsibility to serve the public, but because there are several indicators of changes in information management that are not good enough to make the Public Relations of the Sumedang KPU make changes to this information dissemination. The method used in this research is a qualitative method. While the research approach that researchers use is a case study approach. In this study the authors conducted research through interviews and this study triangulated the data by interviewing the community to fulfill the research results.The results of this study suggest that changes in the management of information dissemination are through strategic steps designed to deal with digital transformation in Sumedang district by going through the pre-implementation stage where the Public Relations of the Sumedang KPU analyzes the problem, analyzes the audience so that goals are formulated in an effort to disseminate information evenly and transparently with the strategy made by the Public Relations of the Sumedang KPU there are both technical and non-technical obstacles, namely in terms of servers, internet, supporting human resources staffing at the Sumedang KPU and also people who lack literacy in digital media. In the end, in Sumedang KPU disseminated information using the Hybrid method.
Abstrak. KPU memiliki tanggung jawab untuk melayani Masyarakat, karena adanya beberapa indikator dari perubahan pengelolaan informasi yang belum cukup baik yang menjadikan Humas KPU Sumedang melakukan perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penelitian ini melakukan triangulasi data dengan mewawancarai masyarakat untuk memenuhi hasil penelitian Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini melalui Langkah Langkah strategi yang dirancang untuk mengahadapi transformasi digital di kabuoaten Sumedang ini dengan melalui tahapan pra-pelaksanaan yang dimana Humas KPU Sumedang menganalisis masalah, menganalisis Audiens sehingga dirumuskan tujuan dalam upaya diseminasi informasi secara merata dan transparan dengan strategi yang di buat oleh Humas KPU Sumedang terdapat hambatan baik teknis dan non teknis hambatan hambatan tersebut yaitu dalam segi server, internet, alat penunjang SDM kepegawaian di KPU Sumedang dan juga masyarakat yang minim literasi terhadap media digital, yang pada akhirnya Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi dengan metode Hybrid dikarenakan ketidak sinambungannya antara SDM Masyarakat dengan teknologi yang sudah berkembang yang menjadikan diseminasi informasi online ini tidak berjalan secara optimal maka dari itu Humas KPU membuat strategi baru
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Perubahan Pengelolaan Diseminasi Informasi dalam Rangka Transformasi Digital di Komisi Pemilihan Umum
Description:
Abstract.
KPU has the responsibility to serve the public, but because there are several indicators of changes in information management that are not good enough to make the Public Relations of the Sumedang KPU make changes to this information dissemination.
The method used in this research is a qualitative method.
While the research approach that researchers use is a case study approach.
In this study the authors conducted research through interviews and this study triangulated the data by interviewing the community to fulfill the research results.
The results of this study suggest that changes in the management of information dissemination are through strategic steps designed to deal with digital transformation in Sumedang district by going through the pre-implementation stage where the Public Relations of the Sumedang KPU analyzes the problem, analyzes the audience so that goals are formulated in an effort to disseminate information evenly and transparently with the strategy made by the Public Relations of the Sumedang KPU there are both technical and non-technical obstacles, namely in terms of servers, internet, supporting human resources staffing at the Sumedang KPU and also people who lack literacy in digital media.
In the end, in Sumedang KPU disseminated information using the Hybrid method.
Abstrak.
KPU memiliki tanggung jawab untuk melayani Masyarakat, karena adanya beberapa indikator dari perubahan pengelolaan informasi yang belum cukup baik yang menjadikan Humas KPU Sumedang melakukan perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus.
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penelitian ini melakukan triangulasi data dengan mewawancarai masyarakat untuk memenuhi hasil penelitian Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa perubahan pengelolaan diseminasi informasi ini melalui Langkah Langkah strategi yang dirancang untuk mengahadapi transformasi digital di kabuoaten Sumedang ini dengan melalui tahapan pra-pelaksanaan yang dimana Humas KPU Sumedang menganalisis masalah, menganalisis Audiens sehingga dirumuskan tujuan dalam upaya diseminasi informasi secara merata dan transparan dengan strategi yang di buat oleh Humas KPU Sumedang terdapat hambatan baik teknis dan non teknis hambatan hambatan tersebut yaitu dalam segi server, internet, alat penunjang SDM kepegawaian di KPU Sumedang dan juga masyarakat yang minim literasi terhadap media digital, yang pada akhirnya Humas KPU Sumedang melakukan diseminasi informasi dengan metode Hybrid dikarenakan ketidak sinambungannya antara SDM Masyarakat dengan teknologi yang sudah berkembang yang menjadikan diseminasi informasi online ini tidak berjalan secara optimal maka dari itu Humas KPU membuat strategi baru
.
Related Results
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DIKABUPATEN GIANYAR
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DIKABUPATEN GIANYAR
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Pr...
Diseminasi Informasi Perubahan Iklim Berbasis QR Code di Ekowisata Mangrove Sungai Bersejarah
Diseminasi Informasi Perubahan Iklim Berbasis QR Code di Ekowisata Mangrove Sungai Bersejarah
Fokus kegiatan melaksanakan 'Diseminasi Informasi Perubahan Iklim Berbasis Quick Response Code di Ekowisata Mangrove Sungai Bersejarah'. Ini upaya mendorong terbentuknya sektor par...
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABSTRAK
Pemilihan Umum adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara demokrasi yang dimanifestasikan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan (by norm) dan dilaksanakan se...
Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu
Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu
Lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances sehingga berorientasi mewujudkan proses demokrasi yang sesuai dengan konstit...
Supervisory Role of The Republic of Indonesia Judicial Commission Liaison Office in The Province South Kalimantan
Supervisory Role of The Republic of Indonesia Judicial Commission Liaison Office in The Province South Kalimantan
Abstract
This research aims to determine the role of the Judicial Commission Liaison. The Judicial Commission Liaison is a specific institution regulated in Judicial Commission Re...
EVALUASI TATA KELOLA DAN KINERJA KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI (KOMIR) KABUPATEN PANDEGLANG
EVALUASI TATA KELOLA DAN KINERJA KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI (KOMIR) KABUPATEN PANDEGLANG
Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi berbagai pencapaian dan realisasi program kerja komisi irigasi, (ii) menilai kinerja kelembagaan komisi irigasi dan (ii) merekom...
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
The history of general elections in Indonesia began in 1955 with the implementation of a Proportional Representation system, allowing voters to directly elect candidates or parties...

