TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK Pemilihan Umum adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara demokrasi yang dimanifestasikan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan (by norm) dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (by system). Secara kelembagaan, Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia dibagi menjadi tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi serta wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demi tercapainya sebuah Sistem Pemilihan Umum yang berkeadilan (Electoral Justice System). Namun dalam melaksanakan kewenanganya, sering terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga sehingga menyebabkan ambiguitas serta tereduksinya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengaturan norma dan biasanya batasan mengenai jangka waktu yang diberikan terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi logis dari problematika ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Problematika ini juga akan menghianati semangat para pencari keadilan yang menginginkan keadilan dalam proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu, problematika ini haruslah dimakai sebagai evaluasi bagi penyusun peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan penyempurnaan terhadap regulasi terutama terkait jangka waktu kewenangan dari masing-masing lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian, perlu diadakannya penyamaan persepsi antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum agar harmonisasi kelembagaan yang merupakan politik hukum progresif Pemilihan Umum di Indonesia bisa termanifestasikan dengan baik demi terciptanya sebuah kontestasi demokrasi yang berkeadilan.   ABSTRACT  General Election is a logical consequence of a democratic country which is manifested juridically through laws and regulations (by norm) and carried out systematically by the General Elections Organizing Agency (by system). Institutionally, the General Election Organizer in Indonesia is divided into three institutions, namely the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizing Honorary Council (DKPP). These three institutions have functions and powers that are regulated by laws and regulations in order to achieve a just General Election System (Electoral Justice System). However, in carrying out its authority, there is often overlapping of powers between institutions, causing ambiguity and reduced legal certainty in the implementation of the General Election itself. This is due to the limited regulation of norms and usually the limitation regarding the time given to the authority of each institution in carrying out its functions according to the applicable laws and regulations. The logical implication of this problem is the emergence of legal uncertainty in the process of holding the General Election. This problem will also betray the spirit of justice seekers who want justice in the General Election process. Therefore, this problem must be used as an evaluation for the drafters of laws and regulations to be able to make improvements to the regulations, especially regarding the period of the authority of each general election organizing agency. Then, it is necessary to hold an equalization of perceptions between institutions that organize General Elections so that institutional harmonization which is the progressive legal politics of General Elections in Indonesia can be well manifested for the creation of just democratic contestation.