Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances sehingga berorientasi mewujudkan proses demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini berupaya menggagaskan Penataan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani sengketa proses Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seyogyanya jika dibuat secara berjenjang maka apabila peserta pemilihan tidak menerima dengan sikap Komisi Pemilihan Umum, maka peserta pemilihan dapat mengajukan banding ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta jika ada pihak yang tidak dapat menerima putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka pihak yang tidak dapat menerima itu seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.