Javascript must be enabled to continue!
laporan musyawara desa
View through CrossRef
Pada kegiatan musyawarah ini Andi Patta Kr. Gonca selaku kepala bidang (KABID) Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto selaku narasumber memaparkan “Kedatangan Tim Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto di desa tompobulu, dalam rangka melakukan validasi data kemiskinan atau DTKS bagi warga di desa tompobulu, KABID mengatakan data yang akan divalidasi ini merupakan data hasil sensus BPS tahun 2015, jadi sekarang tahun 2020 dimana selama lima tahun terakhir kita tidak pernah melakukan verval data, jadi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dari data empirik itu tidak pernah berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih tinggi. selaku Kepala Bidang (Kabid) berharap setelah melakukan verval data kemiskinan atau DTKS, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dapat menurun.“Validasi DTKS ini, kami harap dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, terutama dari segi pendataan,” dimana proses Musyawarah Validasi DTKS dilakukan dengan cara menampilkan data yang berisi nama-nama dalam DTKS hasil sensus 2015 dan dibacakan langsung oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dengan disaksikan dan dikonfirmasi langsung oleh tiap-tiap Kepala Lingkungan apakah nama-nama dalam data tersebut masih hidup atau sudah meninggal, pindah domisili dan yang masih layak dapat bantuan atau sudah tidak layak dapat bantuan.
Title: laporan musyawara desa
Description:
Pada kegiatan musyawarah ini Andi Patta Kr.
Gonca selaku kepala bidang (KABID) Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto selaku narasumber memaparkan “Kedatangan Tim Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto di desa tompobulu, dalam rangka melakukan validasi data kemiskinan atau DTKS bagi warga di desa tompobulu, KABID mengatakan data yang akan divalidasi ini merupakan data hasil sensus BPS tahun 2015, jadi sekarang tahun 2020 dimana selama lima tahun terakhir kita tidak pernah melakukan verval data, jadi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dari data empirik itu tidak pernah berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih tinggi.
selaku Kepala Bidang (Kabid) berharap setelah melakukan verval data kemiskinan atau DTKS, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dapat menurun.
“Validasi DTKS ini, kami harap dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, terutama dari segi pendataan,” dimana proses Musyawarah Validasi DTKS dilakukan dengan cara menampilkan data yang berisi nama-nama dalam DTKS hasil sensus 2015 dan dibacakan langsung oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dengan disaksikan dan dikonfirmasi langsung oleh tiap-tiap Kepala Lingkungan apakah nama-nama dalam data tersebut masih hidup atau sudah meninggal, pindah domisili dan yang masih layak dapat bantuan atau sudah tidak layak dapat bantuan.
Related Results
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
POTENSI DESA JATIROKE SEBAGAI DESA WISATA
POTENSI DESA JATIROKE SEBAGAI DESA WISATA
Desa Jatiroke selama perkembangannya hingga saat ini mempunyai beberapa masalah. Yang pertama adalah belum dikelolanya berbagai potensi desa yang sebenarnya dapat dikembangkan deng...
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Secara umum dapat dilihat bahwa peran BPD dalam ketiga fungsi yang ada pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak berjalan dengan optimal. Pada prosesnya fungsi BPD sebagai pihak ...

