Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

View through CrossRef
Peran perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis. Disatu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, disisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan, dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir. Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.  Dalam pandangan siyasah syar’iyyah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara konstektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.  Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Maka dapat dipastikan bahwasannya perempuan memiliki andil yang sanagt luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Title: KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
Description:
Peran perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis.
Disatu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, disisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan.
Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan, dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir.
Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara.
Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.
  Dalam pandangan siyasah syar’iyyah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat.
Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum.
Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara konstektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.
  Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara.
Maka dapat dipastikan bahwasannya perempuan memiliki andil yang sanagt luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak d...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang  kontestas...
Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa
Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa
AbstractOne of the important institutions in the village is the BPD which is a representative institution at the village level. The element of representation in BPD is women's repr...
Epistemologi Fikih Siyâsah
Epistemologi Fikih Siyâsah
Abstract: Epistemology of Fiqh Siyâsah. Islam is not merely a theological system but also a social and state system. The ulamas through their ijtihad formulated Islamic teachings o...
Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta
Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta
This article will explain the political wing of the NasDem women's party namely Garnita Malahayati in Yogyakarta in the 2014 electoral contestation. Various affirmative action poli...
Power Relations between Media and Politics in Indonesia
Power Relations between Media and Politics in Indonesia
Abstract. The 2024 General Election in Indonesia has become a central arena for the complex dynamics between media and politics. In-depth qualitative research reveals that the rela...

Back to Top