Javascript must be enabled to continue!
Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis
View through CrossRef
dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, namum masih dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup asas-asas dan norma-norma hukum mengenai dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, pengaturan kompetensi dan pemberian kewenanganyang berbasis keadilan.Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif normatif yang merumuskan tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan keadilan. Hasil analisa didapatkan bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan asas keadilan meskipun adanya keadilan subyektif dan terdapat tumpang tindih dari standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis yang menyebabkan multi tafsir dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis . Multi tafsir ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum.Abstract: In practicing dentistry and oral medicine, general and specialist dentists must be guided by their authority and competence, but their implementation is still unjust. Based on this, it is necessary to conduct research that discusses the regulation of competencies and granting authority to general dentists and specialist dentists to obtain a clear picture of the principle of justice for general and specialist dentists who practice dentistry.This Research Was Carried Out by a Normative Juridical Research Method, Namely By Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The Granting Of Justice-Based Authority.Furthermore, it is analyzed using a normative qualitative method that formulates the regulation of competence and the grant of authority to general dentists and specialist dentists based on justice. The Results of the Analysis found that the regulation of competence and granting authority to general dentists and specialist dentists have been based on the principle of justice, even though there is subjective justice. There is an overlap between the competency standards of general dentists and the competency standards of specialist dentists, which causes multiple interpretations of general dentists and specialist dentists. This multi-interpretation shows that there is legal uncertainty
Soegijapranata Catholic University
Title: Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis
Description:
dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, namum masih dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup asas-asas dan norma-norma hukum mengenai dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, pengaturan kompetensi dan pemberian kewenanganyang berbasis keadilan.
Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif normatif yang merumuskan tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan keadilan.
Hasil analisa didapatkan bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan asas keadilan meskipun adanya keadilan subyektif dan terdapat tumpang tindih dari standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis yang menyebabkan multi tafsir dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis .
Multi tafsir ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum.
Abstract: In practicing dentistry and oral medicine, general and specialist dentists must be guided by their authority and competence, but their implementation is still unjust.
Based on this, it is necessary to conduct research that discusses the regulation of competencies and granting authority to general dentists and specialist dentists to obtain a clear picture of the principle of justice for general and specialist dentists who practice dentistry.
This Research Was Carried Out by a Normative Juridical Research Method, Namely By Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The Granting Of Justice-Based Authority.
Furthermore, it is analyzed using a normative qualitative method that formulates the regulation of competence and the grant of authority to general dentists and specialist dentists based on justice.
The Results of the Analysis found that the regulation of competence and granting authority to general dentists and specialist dentists have been based on the principle of justice, even though there is subjective justice.
There is an overlap between the competency standards of general dentists and the competency standards of specialist dentists, which causes multiple interpretations of general dentists and specialist dentists.
This multi-interpretation shows that there is legal uncertainty.
Related Results
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
Gambaran Kehilangan Gigi pada Mahasiswa Tahap Profesi Dokter Gigi
Gambaran Kehilangan Gigi pada Mahasiswa Tahap Profesi Dokter Gigi
Abstract: Tooth loss can occur due to various causes including caries and periodontal disease. Dental clerkship students are expected to have a good level of understanding of denta...
PERAN KADER SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SEKOLAH DASAR SDN Sukolilo 250 Surabaya
PERAN KADER SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SEKOLAH DASAR SDN Sukolilo 250 Surabaya
Kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu hal yang penting, maka usaha perawatan kesehatan gigi dan mulut perlu dibina sejak dini. Target atau sasaran pendidikan kesehatan dan pelay...
Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila
Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila
Abstract
Pancasila is used in lawmaking or becomes a big step in making laws and regulations in accordance with the spirit of the Indonesian state which is humane, just, civilized...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Tingkat Pengetahuan Dokter Gigi Terhadap Penggunaan Vaksin Karies Gigi di Lahan Basah
Tingkat Pengetahuan Dokter Gigi Terhadap Penggunaan Vaksin Karies Gigi di Lahan Basah
Karies adalah penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan keras gigi. Kalimantan Selatan sebagian besar wilayahnya adalah area lahan basah. Kandungan air lahan basah me...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...

