Javascript must be enabled to continue!
REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
View through CrossRef
Gratification has not yet been regulated by laws and regulations as a criminal act. This happened in the Samin Tan case, where the judges of the Jakarta Corruption Court released Samin Tan from granting a gratuity of IDR 5 billion to Eni Maulani Saragih as a member of Commission VII DPR for the 2014-2019 period. The current formulation of policies regarding gratification in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption requires restructuring, especially in the substance of the meaning of gratification, reporting on receipt of gratification to the KPK, criminal sanctions, and qualifications of the giver and recipient of gratification. so that the optimization of the application and enforcement of appropriate laws is achieved, namely certainty and justice. Reconstruction of the gratification provider for corruption must be based on a low level of gratification and bribery according to its definition. Bribery has the definition of a relationship due to the consequences of actions that result in or influence a person in his position as a state administrator to the interests of the bribe giver. While gratification should only be a gift, without having to be associated with any reciprocal actions. With a clear distinction between bribery and pure gratification that does not lead to bribery, the weight of the punishment is determined. Likewise, the gratuity giver, if it is said to be a bribe, must explain how much punishment was given to him. For example, the giver of gratuities as referred to in Article 12 B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the same as receiving gratuities. Thus the effect can be felt in a balanced way because it destroys requests and requests for prohibited acts.
Title: REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
Description:
Gratification has not yet been regulated by laws and regulations as a criminal act.
This happened in the Samin Tan case, where the judges of the Jakarta Corruption Court released Samin Tan from granting a gratuity of IDR 5 billion to Eni Maulani Saragih as a member of Commission VII DPR for the 2014-2019 period.
The current formulation of policies regarding gratification in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption requires restructuring, especially in the substance of the meaning of gratification, reporting on receipt of gratification to the KPK, criminal sanctions, and qualifications of the giver and recipient of gratification.
so that the optimization of the application and enforcement of appropriate laws is achieved, namely certainty and justice.
Reconstruction of the gratification provider for corruption must be based on a low level of gratification and bribery according to its definition.
Bribery has the definition of a relationship due to the consequences of actions that result in or influence a person in his position as a state administrator to the interests of the bribe giver.
While gratification should only be a gift, without having to be associated with any reciprocal actions.
With a clear distinction between bribery and pure gratification that does not lead to bribery, the weight of the punishment is determined.
Likewise, the gratuity giver, if it is said to be a bribe, must explain how much punishment was given to him.
For example, the giver of gratuities as referred to in Article 12 B of Law no.
31 of 1999 as amended by Law no.
20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the same as receiving gratuities.
Thus the effect can be felt in a balanced way because it destroys requests and requests for prohibited acts.
Related Results
REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan se...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA
PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA
Korupsi merupakan kejahatan dengan kategori extra ordinary crimes yaitu kejahatan luar biasa. Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Pada perkembangan saat ini ...
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
Pelaporan dana kampanye pasangan calon merupakan salah satu informasi publik bentuk kejujuran atas laporan transaksi keungan yang valiud dan transparan. Pendanaan dalam proses kamp...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...

