Javascript must be enabled to continue!
KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI
View through CrossRef
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion. </em></p><p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>This Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaked. Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Judex Juris Consideration, Corruption </em></p>
Title: KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI
Description:
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.
Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion.
</em></p><p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>This Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.
The research method used is normative legal research.
The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaked.
Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.
</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Judex Juris Consideration, Corruption </em></p>.
Related Results
ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p><em>Peneli...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Yang melandasi dasar kebijakan perumusan pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37 A, dan ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sederikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi...
KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kas...

