Javascript must be enabled to continue!
Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law
View through CrossRef
Rule of Law is a basic principle in a legal system where the law applies equally to everyone, including the government and citizens, and no person or party is excluded from the law. It also emphasises that legal decisions must be based on existing laws and must be implemented fairly and consistently. The law is the highest norm that binds all other legal norms, thus becoming the foundation for state power and legal regulation within a country. The rule of law and the law are closely interrelated in a country's legal system. In a well-functioning legal system, the rule of law and the law work together to create justice and security for all citizens. The rule of law helps ensure that the government does not abuse its power or violate the rights of individuals. The purpose of this research is to analyse Law No. 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is not in accordance with the principles of The Rule of Law and how this ITE Law can reflect the principles of The Rule of Law. This research method is library research. The results of this study are the development of technology and information today makes the government then issue Law Number 11 of 2008 (ITE Law) concerning the use of technology as well as information, ITE Law prohibits all forms of criminal acts that violate using technology and information, such as information disseminated will get bad treatment for the community. In practice in Indonesia, there are several cases that contradict the principle of The Rule of Law, for example, the ITE Law can cause confusion due to the increasing total every year of technology and information users, so the use of technological facilities is also increasingly widespread plus the ITE Law until now has not been widely socialised to the public.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law
Description:
Rule of Law is a basic principle in a legal system where the law applies equally to everyone, including the government and citizens, and no person or party is excluded from the law.
It also emphasises that legal decisions must be based on existing laws and must be implemented fairly and consistently.
The law is the highest norm that binds all other legal norms, thus becoming the foundation for state power and legal regulation within a country.
The rule of law and the law are closely interrelated in a country's legal system.
In a well-functioning legal system, the rule of law and the law work together to create justice and security for all citizens.
The rule of law helps ensure that the government does not abuse its power or violate the rights of individuals.
The purpose of this research is to analyse Law No.
11 of 2008 which has been amended into Law No.
19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is not in accordance with the principles of The Rule of Law and how this ITE Law can reflect the principles of The Rule of Law.
This research method is library research.
The results of this study are the development of technology and information today makes the government then issue Law Number 11 of 2008 (ITE Law) concerning the use of technology as well as information, ITE Law prohibits all forms of criminal acts that violate using technology and information, such as information disseminated will get bad treatment for the community.
In practice in Indonesia, there are several cases that contradict the principle of The Rule of Law, for example, the ITE Law can cause confusion due to the increasing total every year of technology and information users, so the use of technological facilities is also increasingly widespread plus the ITE Law until now has not been widely socialised to the public.
Related Results
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI
REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI
Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas yang semula berbasis di dunia nyata (real) kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). I...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran ...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA VIKTIMOLOGI
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA VIKTIMOLOGI
Viktimologi mempelajari mengenai sebuah masalah korban kejahatan. Selain itu, penelitian korban, meneliti korban kejahatan, proses viktimisasi dan konsekuensinya untuk membuat keb...

