Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut.
Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah.
Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Related Results
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin ada...
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Abstrak
Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan kons...
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Greenwashing adalah praktek pengungkapan informasi ramah lingkungan yang tidak berdasar oleh pelaku usaha, sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ...
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penyelesai...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk Body Lotion Bermerkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk Body Lotion Bermerkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ABSTRACT- Body lotion is a product that is believed to have many benefits in facial skin care, in this case body lotion is considered to be able to help facial skin become healthie...

