Javascript must be enabled to continue!
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
View through CrossRef
Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
LPPM Universitas Darul Ulum
Title: PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
Description:
Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme.
Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme.
Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme.
Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
Related Results
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
Abstract
Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law...
Effective Utilization of Laboratory Information System to Triage Troponin Critical Value Notification to the Emergency Department
Effective Utilization of Laboratory Information System to Triage Troponin Critical Value Notification to the Emergency Department
Abstract
Objectives
The laboratory received a request to report abnormal troponin (ab-TnI) as critical values (CVs) for ED patie...
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pent...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...

