Bantuan Hukum LKBH KORPRI pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bantuan hukum harus diberikan sesuai dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas. Tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh aparut sipil negara sehingga memerlukan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum salah satunya adalah melalui LKBH KORPRI. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bantuan hukum LKBH KORPRI terhadap ASN  yang terlibat tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia. Dari hasil pembahasan bahwa LKBH KORPRI tidak membantu ASN yang terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi. Hal tersebut bertentangan dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan dan persamaan hukum dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia.