Javascript must be enabled to continue!
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga
View through CrossRef
The digital transformation in Indonesia's land sector is marked by the implementation of electronic land certificates as regulated under Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 1 of 2021. This policy aims to enhance efficiency and legal certainty in land administration. However, its implementation raises questions regarding the legal strength of electronic certificates and the protection of third parties, particularly good faith purchasers. This study uses a normative juridical approach to analyze the legal standing of electronic land certificates and the legal protection mechanisms for third parties in land transactions. The findings show that although electronic certificates hold the same legal force as physical certificates, there are still challenges related to data integration and legal safeguards for third parties. Strengthening regulations and the role of notaries/land deed officials (PPAT) is necessary to ensure the validity and legitimacy of electronic certificates and to achieve optimal legal certainty.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga
Description:
The digital transformation in Indonesia's land sector is marked by the implementation of electronic land certificates as regulated under Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No.
1 of 2021.
This policy aims to enhance efficiency and legal certainty in land administration.
However, its implementation raises questions regarding the legal strength of electronic certificates and the protection of third parties, particularly good faith purchasers.
This study uses a normative juridical approach to analyze the legal standing of electronic land certificates and the legal protection mechanisms for third parties in land transactions.
The findings show that although electronic certificates hold the same legal force as physical certificates, there are still challenges related to data integration and legal safeguards for third parties.
Strengthening regulations and the role of notaries/land deed officials (PPAT) is necessary to ensure the validity and legitimacy of electronic certificates and to achieve optimal legal certainty.
Related Results
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman...
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. ...
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
ABSTRAK
Indonesia menganut sistem publikasi negatif dalam kegiatan pendaftaran tanah, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat. Hal ini sekilas ...
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa penyebab kemunculan sertifikat ganda dikabupaten kolaka, siapa yang harus disalahkan dan bagaimana meminalisir terbitnya sertifikat gand...
Pendaftaran Tanah Sertifikat Elektronik
Pendaftaran Tanah Sertifikat Elektronik
Tanah sebagaimana fungsinya sebagai tempat tinggal, berfungsi sebagai sumber daya yang vital dan tak ternilai dalam ranah produksi. Perannya sangat krusial di Indonesia, di mana se...
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Girik Asal Atas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Girik Asal Atas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga
Girik merupakan alas hak atas tanah yang diakui sebagai bukti penguasaan meskipun bukan bukti kepemilikan konstitutif. Dalam praktik, sering timbul sengketa ketika tanah bergirik d...
Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perorangan Lebih dari 5 (Lima) Bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam Terwujudnya Kepastian Hukum
Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perorangan Lebih dari 5 (Lima) Bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam Terwujudnya Kepastian Hukum
Abstract .The process of splitzing land ownership certificates is regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 ...

