Javascript must be enabled to continue!
Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas)
View through CrossRef
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan minoritas yang haknya haruslah diakui dan dilindungi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk penyaluran kedaulatan rakyat yang mana setiap warga negara yang memiliki hak dapat berpartisipasi dalam pemilu. Namun pada pelaksanaannya, hak penyandang disabilitas masih sering diabaikan, sehingga partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, khususnya dalam pemilu begitu rendah. Penelitian ini memiliki fokus pada pengaplikasian digital learning sebagai upaya peningkatan literasi politik penyandang disabilitas. Dimana DIGI-EDVOT merupakan hasil inovasi dalam bidang pendidikan dan politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas. Dengan DIGI-EDVOT ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan literasi politik pada penyandang disabilitas, sehingga mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu mendatang.
Title: Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas)
Description:
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan minoritas yang haknya haruslah diakui dan dilindungi.
Dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk penyaluran kedaulatan rakyat yang mana setiap warga negara yang memiliki hak dapat berpartisipasi dalam pemilu.
Namun pada pelaksanaannya, hak penyandang disabilitas masih sering diabaikan, sehingga partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, khususnya dalam pemilu begitu rendah.
Penelitian ini memiliki fokus pada pengaplikasian digital learning sebagai upaya peningkatan literasi politik penyandang disabilitas.
Dimana DIGI-EDVOT merupakan hasil inovasi dalam bidang pendidikan dan politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas.
Dengan DIGI-EDVOT ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan literasi politik pada penyandang disabilitas, sehingga mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu mendatang.
Related Results
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan....
PELATIHAN STRATEGI PENINGKATAN PENJUALAN DALAM BERWIRAUSAHA BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOTA LUBUKLINGGAU
PELATIHAN STRATEGI PENINGKATAN PENJUALAN DALAM BERWIRAUSAHA BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOTA LUBUKLINGGAU
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 adalah 22,5 juta. Sementara Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mencatat ada 28,05 juta...
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun a...
Posbindu Disabilitas
Posbindu Disabilitas
Posbindu disabilitas merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan dari dan oleh masyarakat disabilitas dan pendampingnya, baik promotif, preventif, kuratif dan r...
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentan...
HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR
HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR
Penyandang disabilitas di Indonesia, sebagian besar hidup dalam kondisi rentan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesemp...
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Warga negara, tidak terkecuali peny...
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesen...

