Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
ARAH POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
View through CrossRef
Abstrak: Pasca reformasi terjadi perubahan kekuasan kehakiman dalam negara hukum Indonesia, meskipun begitu perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman masih memuat frasa tentang “negara“, berdasarkan pancasila dan berdasarkan negara hukum republik Indonesia, artinya kesuasaan kehakiman dijalankan dengan merdeka tanpa interpensi eksekutif dan legislatif dan lembaga yang lain. Sebagai lembaga penjaga konstitusi MK dalam kewenangannya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik secara formil (pembentukan UU) atau secara materil (materi UU), dalam proses pengujian itu MK tidak saja mengoreksi undang-undang berdasarkan UUD 1945, tapi juga telah merubah substansi UUD 1945 tanpa mengubah teksnya.Kata Kunci: Politik Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Indonesia.
Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Title: ARAH POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Description:
Abstrak: Pasca reformasi terjadi perubahan kekuasan kehakiman dalam negara hukum Indonesia, meskipun begitu perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman masih memuat frasa tentang “negara“, berdasarkan pancasila dan berdasarkan negara hukum republik Indonesia, artinya kesuasaan kehakiman dijalankan dengan merdeka tanpa interpensi eksekutif dan legislatif dan lembaga yang lain.
Sebagai lembaga penjaga konstitusi MK dalam kewenangannya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik secara formil (pembentukan UU) atau secara materil (materi UU), dalam proses pengujian itu MK tidak saja mengoreksi undang-undang berdasarkan UUD 1945, tapi juga telah merubah substansi UUD 1945 tanpa mengubah teksnya.
Kata Kunci: Politik Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Indonesia.
Related Results
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Ref...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Analisis Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Legislatif Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia
Analisis Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Legislatif Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia
Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum demokratis ...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA
Penelitian ini mengkaji pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuas...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...