Javascript must be enabled to continue!
Analisis Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Legislatif Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia
View through CrossRef
Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan politik, nilai-nilai konstitusional, serta aspirasi sosial masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep politik hukum, dasar filosofis dan teoritisnya, serta implikasinya terhadap pembentukan dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, makalah ini menelaah berbagai pandangan akademik mengenai politik hukum, relasinya dengan konstitusi dan ideologi negara, serta peran politik hukum dalam reformasi hukum di era demokrasi konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum berfungsi sebagai kompas normatif yang menentukan arah pembentukan hukum, sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Namun demikian, politik hukum juga rentan terhadap dominasi kepentingan politik jangka pendek apabila tidak dikontrol oleh prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan perumusan politik hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip hak asasi manusia guna memastikan pembangunan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.
Title: Analisis Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Legislatif Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia
Description:
Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara.
Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan politik, nilai-nilai konstitusional, serta aspirasi sosial masyarakat.
Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep politik hukum, dasar filosofis dan teoritisnya, serta implikasinya terhadap pembentukan dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, makalah ini menelaah berbagai pandangan akademik mengenai politik hukum, relasinya dengan konstitusi dan ideologi negara, serta peran politik hukum dalam reformasi hukum di era demokrasi konstitusional.
Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum berfungsi sebagai kompas normatif yang menentukan arah pembentukan hukum, sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Namun demikian, politik hukum juga rentan terhadap dominasi kepentingan politik jangka pendek apabila tidak dikontrol oleh prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances.
Oleh karena itu, diperlukan perumusan politik hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip hak asasi manusia guna memastikan pembangunan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.
Related Results
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
Ilmu Politik dan Pendidikan IPS merupakan dua bidang studi yang penting dalam memahami dan mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi warga negara dalam suatu masyarakat. Mata k...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...

