PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KASUS MAL-ADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Buruknya pelayanan Publik disebabkan oleh diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public. Untuk mewujutkan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang berkualitas, bebas dari praktek Maladminstrasi maka dipandang perlu adanya pengawasan ektrenal seperti Ombudsman RI. Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri (Independent) artinya tidak berada di bawah kendali presiden dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Hasil penelitian ini yakni Kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaran pemerintah daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang serta membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional. Dengan Teori institusi merupakan suatu teori yang mempelajari bagaimana organisai-organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup (serevise) dalam suatu lingkungan yang serba kompetitif dengan menjadi terpercaya (legitimate) di mata para stakeholdersnya. Tentunya, nilai-nilai normatif organisasi seperti efesiensi, efektivitas dan ekonomis sebagai landasan dalam pencapaian tujuan organisasi perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya agar mampu bertahan hidup dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu tulisan ini akan mengupas tuntas mengenai Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka Penyelesaian Kasus Mal-Administrasi Dilembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.