Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
View through CrossRef
Penelitian ini mengkaji tentang peran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam konteks pengawasan pelayanan publik di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Informasi diperoleh dari situs resmi Ombudsman Indonesia, artikel akademik dan sumber lain yang dianggap relevan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik oleh perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kesimpulan diambil dari aspek preventif, represif dan pelayanan umum dari pengawasan ombudsman. Hasil tersebut disimpulkan dari penilaian kinerja dan tanggung jawab perwakilan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Sumatera Barat, Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada dua kabupaten yang memiliki zona hijau, yaitu Payakumbuh dan Dharmasraya. Lebih lanjut, 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, juga mendapat kategori pelayanan publik kuning. Lima Puluh Kota dan Mentawai kini terdaftar sebagai zona merah untuk pelayanan publik.
Title: Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
Description:
Penelitian ini mengkaji tentang peran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam konteks pengawasan pelayanan publik di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka.
Informasi diperoleh dari situs resmi Ombudsman Indonesia, artikel akademik dan sumber lain yang dianggap relevan.
Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik oleh perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.
Kesimpulan diambil dari aspek preventif, represif dan pelayanan umum dari pengawasan ombudsman.
Hasil tersebut disimpulkan dari penilaian kinerja dan tanggung jawab perwakilan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Sumatera Barat, Indonesia.
Di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada dua kabupaten yang memiliki zona hijau, yaitu Payakumbuh dan Dharmasraya.
Lebih lanjut, 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, juga mendapat kategori pelayanan publik kuning.
Lima Puluh Kota dan Mentawai kini terdaftar sebagai zona merah untuk pelayanan publik.
Related Results
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the ins...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia
Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “...
Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan
Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan
Penelitian ini dilatar belakangi adanya dugaan maladministrasi di bidang pendidikan pada tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru, masalah pelaksaksanaan ujian nasional ber...
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Penelitian ini membahas fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik, dengan fokus pada kemaslahatan maslahah mursalah. Ombudsman memberikan rekomendasi ke...
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombu...
PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KASUS MAL-ADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KASUS MAL-ADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Buruknya pelayanan Publik disebabkan oleh diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publ...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...