Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat: Tinjauan Maslahah Mursalah

Abstract. The husband's obligation to provide financial support does not only apply during marriage, but also remains valid after divorce if the divorce is the husband's decision according to Article 149 of the KHI. In divorce case number 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg, the judge granted the plaintiff's claim and ordered the defendant to provide mut'ah financial support. This study was conducted to analyse the provisions of the maslahah mursalah theory in determining Islamic law, the judge's considerations in the case, and a review of maslahah mursalah in relation to the judge's decision. This study uses a legal-normative approach, basing the analysis on legal rules, foundations, and considerations used by the judge. The results of the study indicate that maslahah mursalah can be used in the determination of Islamic law because this concept is in line with the principles and objectives of sharia. The judge's decision ordered the defendant to provide mut'ah even though it differed from the general provisions, as long as the defendant agreed. From the perspective of maslahah, this falls under maslahah dharuriyah for the sake of the wife's livelihood. Maslahah mursalah is a legal determination not explicitly regulated, as in this decision, where the judge exercised his ex officio authority in accordance with SEMA No. 3 of 2018 and Perma No. 3 of 2017. Abstrak. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak hanya berlaku selama masa pernikahan, tetapi juga tetap berlaku setelah perceraian apabila perceraian itu kehendak suami menurut Pasal 149 KHI. Pada putusan cerai gugat nomor 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg hakim mengabulkan gugatan penggugat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah mut’ah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan teori maslahah mursalah dalam penentuan hukum Islam, pertimbangan hakim pada perkara tersebut serta tinjauan maslahah mursalah terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mendasarkan analisis pada aturan hukum, landasan serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maslahah mursalah dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam karena konsep ini sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat. Putusan hakim tersebut menghukum tergugat memberikan mut’ah walaupun berbeda dengan ketentuan umum, selama ada kerelaan tergugat. Jika ditinjau dari maslahah, termasuk dalam maslahah dharuriyah demi kelangsungan hidup istri. Maslahah mursalah merupakan penetapan hukum yang tidak diatur eksplisit sebagaimana dalam putusan ini, di mana hakim menggunakan hak ex officio sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017.