Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN
View through CrossRef
This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement. But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal. So to reveal that, the author uses the Library Research approach with the research methods carried out to study literature and writings that are closely related to the issues raised in this research. The functions of the Mahar are: a. the distinction between marriage and marriage; b. the form of respect, appreciation, and protection for women; c. the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d. the symbol of the responsibility of a woman toward a given Mahar; e. a symbol of responsibility for a man; and f. the symbole of agreement and disagreement.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
Title: ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN
Description:
This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement.
But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal.
So to reveal that, the author uses the Library Research approach with the research methods carried out to study literature and writings that are closely related to the issues raised in this research.
The functions of the Mahar are: a.
the distinction between marriage and marriage; b.
the form of respect, appreciation, and protection for women; c.
the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d.
the symbol of the responsibility of a woman toward a given Mahar; e.
a symbol of responsibility for a man; and f.
the symbole of agreement and disagreement.
Related Results
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat a...
Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam
Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam
This is a field research which focuses to answer two problems: first, how is the tradition of giving dowry by the people of Batak Karodi, Jaranguda-Merdeka Batak Karo? Second, how ...
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)
Pencatatan perkawinan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang fundamental bagi calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka aka...
Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian
Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian
Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI
Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan d...
SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
ABSTRAK : Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, hukum perkawinan beda agama mengalami kesulitan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, pengertian...
Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas
Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas
In the Marriage Agreement to bind the third party, then the marriage agreement must meet the principle of publicity, that is, by registered or recorded. Registration of marriage ag...

