Javascript must be enabled to continue!
GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengapa dibutuhkan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law menyulitkan masyarakat untuk memahami secara lengkap karena mengharuskan masyarakat membuka banyak naskah. gagasan pengaturan kodifikasi dan unifikasi dalam 1 (satu) naskah peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law sangat memungkinkan untuk dapat diterapkan dengan menggunakan Peraturan Presiden sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Title: GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengapa dibutuhkan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law.
Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law menyulitkan masyarakat untuk memahami secara lengkap karena mengharuskan masyarakat membuka banyak naskah.
gagasan pengaturan kodifikasi dan unifikasi dalam 1 (satu) naskah peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law sangat memungkinkan untuk dapat diterapkan dengan menggunakan Peraturan Presiden sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Related Results
Omnibus Law Study on Law Changes in Indonesia in the Perspective of Legal Transplant
Omnibus Law Study on Law Changes in Indonesia in the Perspective of Legal Transplant
The idea of Omnibus Law which was initiated by President Joko Widodo was found to be pros and cons from various experts. The model for the formation of laws using the Omnibus Law t...
KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
ABSTRAK Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk h...
ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Condition of Indonesia's shrinking economic state made Indonesia's Goverment feels it is necessary to take concrete steps to increasing the national economic state by growing inves...
From Constitutional Comparison to Life in the Biosphere
From Constitutional Comparison to Life in the Biosphere
From Constitutional Comparison to Life in the Biosphere is a monograph that argues for a fundamental reorientation of constitutional law around the realities of biospheric interdep...
ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA
ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA
Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 und...
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
Penelitian ditujukan untuk mengetahui urgensi dan kontruksi reformulasi pengaturan perubahan iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bahwa saat ini politik hukum perundang-unda...
OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI
OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI
Article 1 paragraph 3 Indonesian Constitution 1945 said, “Indonesia is a state of law”, but current regulatory conditions often occur disharmony and overlap between regulations. Th...
REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW
REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW
Artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi implementasi omnibus law untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia dan mengulas reformulasi pembe...

