OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Penelitian ditujukan untuk mengetahui urgensi dan kontruksi reformulasi pengaturan perubahan iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bahwa saat ini politik hukum perundang-undangan terkait perubahan iklim lebih banyak diwujudkan dalam bentuk peraturan pelaksana atau bahkan berupa produk kebijakan yang kedudukan hukum dan daya ikatnya tidak sebaik apabila diatur dalam undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi diperlukan mengingat upaya pengendalian perubahan iklim belum efektif dilakukan. Berdasarkan data dari organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa berbagai daerah masih terdampak perubahan iklim, mengalami deforestasi dan masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Karena itu formulasi baru pengaturan perubahan iklim yang berkeadilan adalah dengan membentuk omnibus law Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim. Hal ini merupakan gagasan baru, namun masih sejalan dengan hasil kajian dan riset sebelumnya terkait lemahnya pengaturan perubahan iklim yang masih tersebar dalam banyak regulasi dan atau kebijakan. Dengan omnibus law undang-undang tentang perubahan iklim diharapkan akan menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim yang berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.