Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

View through CrossRef
Hukuman mati merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atas kesalahan yang diperbuat. Seluruh aspek di Indonesia menggunakan Konstitusi sebagai acuannya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Pidana hukuman mati masuk dalam golongan hukuman paking berat dengan tujuan menjadi benteng atas adanya beban kriminal dan membatasi pengulangan tindakan tersebut. Hukuman mati tidak dibebankan pada seluruh jenis kriminal, melainkan pada kasus tertentu mencakup penbunuhan, perdagangan narkoba, terorisme, serta pengkhianatan. Ketidamserasian pendapat mengenai hal ini secara umum terpisah menjadi dua kelompok, yaitu pada grup yang ingin mempertahankan aturan hukuman mati ini dengan grup yang ingin menghapus praktik hukuman mari. Studi ini mengkaji mengenai terapan hukuman mati di Indonesia atas HAM melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Title: KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA
Description:
Hukuman mati merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atas kesalahan yang diperbuat.
Seluruh aspek di Indonesia menggunakan Konstitusi sebagai acuannya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum.
Pidana hukuman mati masuk dalam golongan hukuman paking berat dengan tujuan menjadi benteng atas adanya beban kriminal dan membatasi pengulangan tindakan tersebut.
Hukuman mati tidak dibebankan pada seluruh jenis kriminal, melainkan pada kasus tertentu mencakup penbunuhan, perdagangan narkoba, terorisme, serta pengkhianatan.
Ketidamserasian pendapat mengenai hal ini secara umum terpisah menjadi dua kelompok, yaitu pada grup yang ingin mempertahankan aturan hukuman mati ini dengan grup yang ingin menghapus praktik hukuman mari.
Studi ini mengkaji mengenai terapan hukuman mati di Indonesia atas HAM melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Related Results

KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin memp...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang ber...
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan b...
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbinca...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana negara hukum  dan bagaimana kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia  adalah hak dasar yang lahir dari manu...

Back to Top