Javascript must be enabled to continue!
Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an
View through CrossRef
Siyasah dusturiyyah so far has not been revealed in detail. In the world history stage, it can be seen that the good or bad of a country depends on the system of government. The Qur'an has clearly stated the necessity of government. Allah SWT ordered the Messenger of Allah to get used to and train himself in government affairs. Thus, to find the ideal of Islam in the process of administering the government, the title of the thesis on "Interpretation of the Siyāsah Dusturiyāh Verses (Study of Government Systems)" is very interesting to study. Data analysis was carried out using thematic (Maudhu'ï). In the thematic method, all related verses are collected, then studied in more depth from various aspects related to them. This method is also supported by arguments or truths that can be justified scientifically and rationally. Based on the method used, the Qur'an explains that leadership in the dusturiyah siyāsah can be adapted to every era. Leadership in Islam is natural for every human being as well as motivates Islamic leadership. Humans are entrusted by Allah SWT to be the caliph to lead the people in religion and the world, also regulate the people and guard religion and politics. The system of government referred to in the Qur'an consists of five: the Imamate, the People and Their Obligations, Bai'at, Ahl al-Hall Wa al-Aqd, and Wizarah. Siyasah dusturiyyah selama ini belum terungkap secara terperinci. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem pemerintahan. Alquran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan kepemerintahan. Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka judul skripsi tentang “Penafsiran Ayat-Ayat Siyāsah Dusturiyāh (Kajian Sistem Pemerintahan)” sangat menarik untuk dikaji. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tematik (Maudhu’ï). Dalam metode tematik semua ayat yang berkaitan dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Berdasarkan metode yang digunakan, Alquran menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam siyāsah dusturiyāh dapat disesuaikan dengan setiap zaman. Kepemimpinan dalam Islam merupakan fitrah bagi setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah Swt untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat dalam agama dan dunia, juga mengatur umat serta menjaga agama dan politik. Sistem pemerintahan yang disebut di dalam Alquran terdiri dari lima: yaitu Imamah, Rakyat dan Kewajibannya, Bai’at, Ahl al-Hall Wa al-Aqd, dan Wizarah.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an
Description:
Siyasah dusturiyyah so far has not been revealed in detail.
In the world history stage, it can be seen that the good or bad of a country depends on the system of government.
The Qur'an has clearly stated the necessity of government.
Allah SWT ordered the Messenger of Allah to get used to and train himself in government affairs.
Thus, to find the ideal of Islam in the process of administering the government, the title of the thesis on "Interpretation of the Siyāsah Dusturiyāh Verses (Study of Government Systems)" is very interesting to study.
Data analysis was carried out using thematic (Maudhu'ï).
In the thematic method, all related verses are collected, then studied in more depth from various aspects related to them.
This method is also supported by arguments or truths that can be justified scientifically and rationally.
Based on the method used, the Qur'an explains that leadership in the dusturiyah siyāsah can be adapted to every era.
Leadership in Islam is natural for every human being as well as motivates Islamic leadership.
Humans are entrusted by Allah SWT to be the caliph to lead the people in religion and the world, also regulate the people and guard religion and politics.
The system of government referred to in the Qur'an consists of five: the Imamate, the People and Their Obligations, Bai'at, Ahl al-Hall Wa al-Aqd, and Wizarah.
Siyasah dusturiyyah selama ini belum terungkap secara terperinci.
Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem pemerintahan.
Alquran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan.
Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan kepemerintahan.
Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka judul skripsi tentang “Penafsiran Ayat-Ayat Siyāsah Dusturiyāh (Kajian Sistem Pemerintahan)” sangat menarik untuk dikaji.
Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tematik (Maudhu’ï).
Dalam metode tematik semua ayat yang berkaitan dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya.
Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional.
Berdasarkan metode yang digunakan, Alquran menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam siyāsah dusturiyāh dapat disesuaikan dengan setiap zaman.
Kepemimpinan dalam Islam merupakan fitrah bagi setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami.
Manusia di amanahi Allah Swt untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat dalam agama dan dunia, juga mengatur umat serta menjaga agama dan politik.
Sistem pemerintahan yang disebut di dalam Alquran terdiri dari lima: yaitu Imamah, Rakyat dan Kewajibannya, Bai’at, Ahl al-Hall Wa al-Aqd, dan Wizarah.
Related Results
DISKURSUS MUNĀSABAH: Problem Tafsīr al-Qur’ān bi ’l-Qur’ān
DISKURSUS MUNĀSABAH: Problem Tafsīr al-Qur’ān bi ’l-Qur’ān
Abstract: Munāsabah al-Qur’ān is a part of ‘Ulūm al-Qur’ān which presents pros and contrast. The pros ulama makes munāsabah as a method to reveal enigma system of Quran verses and ...
Idealisasi Metode Living Qur’an
Idealisasi Metode Living Qur’an
<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p> </p><p>Living Qur’an is one of the contemporary method which needs some supports to be ...
AL-QUR’AN: THE ONLY DIVINE GUIDANCE IN PRISTINE FORM
AL-QUR’AN: THE ONLY DIVINE GUIDANCE IN PRISTINE FORM
Al-Qur’an is the Final divine revelation sent down to the Final Messenger of God, the Prophet Muhammad (PBUH). Allah SWT is the creator of all humankind, Jinns, and all creatures...
Epistemologi Fikih Siyâsah
Epistemologi Fikih Siyâsah
Abstract: Epistemology of Fiqh Siyâsah. Islam is not merely a theological system but also a social and state system. The ulamas through their ijtihad formulated Islamic teachings o...
Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah
Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah
Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Su...
Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Bingkai Siyasah Dusturiyah: Studi di Desa Andinete Kec. Kolono
Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Bingkai Siyasah Dusturiyah: Studi di Desa Andinete Kec. Kolono
This study aims to analyze the effectiveness of the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Alam Sejahtera in Andinete Village, Kolono Subdistrict, from the perspective...
PERJANJIAN EKSTRADISI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
PERJANJIAN EKSTRADISI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Perjanjian ekstradisi sekarang ini yang diadakan antar negara, disebabkan adalah karena semakin berkembangnya zaman. Sekarang ini orang berbuat tindak pidana tidak takut lagi untuk...
Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Penelitian ini menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan k...

