Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/Pn. Sng

Abstract.This study discusses the accountability of perpetrators of sexual abuse against minors based on Decision Number 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG. The study is motivated by the increasing cases of sexual violence against children in Indonesia, especially in educational settings, which raises concerns about the effectiveness of legal protection for children as victims. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, examining relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results show that the perpetrator, in this case a pesantren teacher, was sentenced to 19 years in prison and fined IDR 1,000,000,000 in accordance with Article 81 paragraph (1) jo Article 76D jo Article 81 paragraph (3) of Law Number 35 Year 2014 on Child Protection. The judge’s considerations in delivering the verdict took into account juridical elements, evidence, witness testimonies, and the psychological impact on the victim. However, the implementation of victim rights protection, such as rehabilitation and psychological assistance, still needs to be strengthened. This study recommends the need for synergy between judicial institutions and related agencies to ensure the comprehensive fulfillment of victims’ rights, as well as enhanced preventive and educational efforts to prevent similar cases in the future. Abstrak. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN. SNG. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual, dalam hal ini seorang guru pesantren, dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 sesuai Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan unsur-unsur yuridis, bukti, keterangan saksi, serta dampak psikologis terhadap korban. Namun, implementasi perlindungan hak-hak korban seperti rehabilitasi dan pendampingan psikologis dinilai masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga peradilan dan instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, serta peningkatan upaya preventif dan edukatif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.