Javascript must be enabled to continue!
TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
View through CrossRef
Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration. Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration. This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach. According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act. In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation. This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.
Title: TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Description:
Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs.
However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor.
This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration.
Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration.
This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come.
This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach.
According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act.
In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation.
This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.
Related Results
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members ...
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah ...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (ASTRA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KALIBUKBUK KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG)
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (ASTRA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KALIBUKBUK KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin (Astra) menurut perspektif hukum waris adat Bali, dengan fokus pada penerapannya di Desa Kalibukbuk, Kecamatan...
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Poligami
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Poligami
Poligami dinilai sebagai permasalahan tersendiri khususnya bagi pihak perempuan dalam hal hak-haknya sebagai istri. Sementara itu para suami pelaku poligami kurang memahami bagaima...
ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA
ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA
Mewaris merupakan peralihan harta dari hak pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat ketika terjadi pembagian waris menimbulkan permasalahan. Dan juga terdapat banyak permasalaha...
IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Keadilan merupakan pra-syarat sesorang dapat melakukan poligami. Bagi para pihak istri (perempuan), poligami yang dilakukan oleh suami adalah sebuah keterpaksaan. Dalam banyaknya k...
Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia
Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia
Poligami adalah prinsip perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki 2 orang istri atau lebih. Dikarenakan hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi dapat di...

