Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

View through CrossRef
Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration. Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration. This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach. According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act. In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation. This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.
Title: TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Description:
Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs.
However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor.
This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration.
Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration.
This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come.
This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach.
According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act.
In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation.
This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.

Related Results

HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members ...
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah ...
ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA
ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA
Mewaris merupakan peralihan harta dari hak pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat ketika terjadi pembagian waris menimbulkan permasalahan. Dan juga terdapat banyak permasalaha...
Rekontruksi Regulasi Poligami dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam
Rekontruksi Regulasi Poligami dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam
Poligami secara mendalam adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, temtunya dalam praktek pelaksanaanya terdapat pro dan kontra terhadap polig...
Wafatnya Suami dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Suku Muna di Balikpapan Selatan: Tinjauan Hukum Syariah
Wafatnya Suami dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Suku Muna di Balikpapan Selatan: Tinjauan Hukum Syariah
Ketentuan hukum waris dalam Islam terkait pembagian dan peralihan hak waris dapat terjadi apabila seorang wafat dan meninggalkan harta juga ahli waris, sedangkan menurut hukum wari...
DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bag...
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Permohonan izin poligami dengan alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual (Studi Putusan Nomor: 663/P...

Back to Top