Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PROBLEMATIKA HUKUM KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2015

View through CrossRef
Tujuan penelitian mengidentifikasi penyebab maupun implikasi hukum pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu, pasangan calon dan/atau tim kampanye mencetak dan memasang alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, serta pemasangan alat peraga kampanye pada lembaga pendidikan. Penyebab terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015, antara lain Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kurang mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dan juga kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. Implikasi hukum terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, pasal 72. Kesimpulannya, pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.
Title: PROBLEMATIKA HUKUM KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2015
Description:
Tujuan penelitian mengidentifikasi penyebab maupun implikasi hukum pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015.
Metode penelitian adalah yuridis normatif.
Pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu, pasangan calon dan/atau tim kampanye mencetak dan memasang alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, serta pemasangan alat peraga kampanye pada lembaga pendidikan.
Penyebab terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015, antara lain Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kurang mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dan juga kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
Implikasi hukum terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, pasal 72.
Kesimpulannya, pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

Related Results

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi...
Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan
Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan
Berdasarkan pada teori Abcarian , hubungan wakil rakyat yang terjadi di Indonesia ialah "partisan" karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisas...
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Abstrak Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Pres...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KECENDERUNGAN BERITA FAJAR.CO.ID MENJELANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020
KECENDERUNGAN BERITA FAJAR.CO.ID MENJELANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020
Khusus di Kota Makassar, hiruk pikuk jelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sudah ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Persepsi yang terbentuk di kalangan masyarakat t...
PROBLEMATIKA PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
PROBLEMATIKA PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisiĀ  Pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangatĀ  menentukan integritas Pemilu...
Penataan Pengaturan Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Prespektif Konsep dan Putusan Pengadilan)
Penataan Pengaturan Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Prespektif Konsep dan Putusan Pengadilan)
Kampanye di Luar Jadwal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilihan menjadi salah satu isu yang selalu menghadirkan beragam pema...

Back to Top