Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan

Berdasarkan pada teori Abcarian , hubungan wakil rakyat yang terjadi di Indonesia ialah "partisan" karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi sosial politik yang mengusungnya. bukan sebagai wali (Trustee) ataupun utusan (delegate). Setelah wakil rakyat dipilih oleh pemilihnya atau yang terwakilkan maka terlepaslah hubungannya dengan pemilihnya tersebut, dan mulai terjalin hubungannya dengan partai politik yang mencalonkannya tadi dalam pemilihan umum. Hubungan partisan tersebut akan menjadi belenggu bagi wakil rakyat yang benar-benar ingin menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya manakalah hal itu berseberangan dengan kebijakan partai politiknya. Dalam posisi yang demikian seolah terjadi "gap" antara wakil rakyat dengan rakyat yang pemilihnya. Sejatinya hubungan wakil rakyat dan rakyat merupakan hubungan politik , dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan wakil rakyatlah yang melaksanakan perintah dari rakyat . Namun melihat apa yang terjadi pada saat ini di Indonesia ,semuanya sudah terbalik kekuasaan berada di tangan wakil rakyat .Karena hokum hokum yang telah dibuat sebelumnya seolah seperti melindungi “kekuasaan” para wakil rakyat dari rakyat , hingga akhirnya yang berkuasa ialah wakil rakyat . Oleh karena itu , dalam proses pemilihan wakil rakyat ,hendaklah rakyat tanggap dalam menilai calon wakil dari mereka ,membedakan bagaimana politisi yang baik dan politisi yang justru berusaha merampas kedudukan rakyat .Karena hal itu sangat berpengaruh besar kedepannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara , jika tidak diperhatikan , hal hal kecil seperti itu maka kedepannya hubungan wakil rakyat dengan rakyat justru semakin buruk karena wakil rakyat yang bertindak seolah penguasa dan rakyat yang tertindas hukum yang dibuat untuk melindunginya .