Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Klausula Novasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

View through CrossRef
AbstractNovation is one method of breaking an agreement. Novation is not effectively governed in Article 1413 of the Civil Code, the Banking Law, or the Mortgage Law. Therefore, it is frequently observed in practice that novations are carried out unilaterally by creditors and without the original debtor’s involvement (passive subjective novation). When the Novation is implemented for the Credit Agreement and is also weighed down by Mortgage Rights, issues arise. The legal relationship between the Creditor and the original Debtor will be terminated when the Debtor is renewed. Between new Debtors and existing Creditors, Novation creates a new legal relationship. Only if there has been an engagement between himself and the original Debtor would the new Debtor have the right to the guarantee of Mortgage. Novation can be one of the exit strategies for avoiding the possibility of bad loans, but particularly for Credit Agreements that are Mortgage-burdened, it is necessary to use the principle of prudence, which includes the urgency of having a companion deed as well as other administrative procedures, so that the existence of Mortgage can still be a “safety measure” for the agreement for the renewed credit.Keywords: Novation; Bank Credit Agreement; Land Mortgage; Notary. AbstrakSalah satu cara mengakhiri perikatan adalah Novasi. Di dalam Pasal 1413 KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan, Novasi tidak diatur secara. Oleh karena itu, di dalam praktek banyak ditemui Novasi dilakukan secara sepihak oleh Kreditur dan tanpa melibatkan Debitur lama (Novasi Subyektif Pasif). Permasalahan muncul ketika Novasi tersebut dilakukan untuk Perjanjian Kredit dibebani pula Hak Tanggungan. Bahwa adanya pembaharuan Debitur, maka hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur lama menjadi terhapus. Novasi menghadirkan hubungan hukum baru antara Kreditur dengan Debitur baru. Dalam kaitannya dengan jaminan Hak Tanggungan, maka Debitur baru hanya akan mempunyai hak, jikalau telah terjadi perikatan antara dirinya dengan Debitur lama. Novasi dapat menjadi salah satu exit strategy dalam mengatasi kemungkinan kredit macet, namun khususnya untuk Perjanjian Kredit yang dibebani Hak Tanggungan, perlu asas kehati-hatian termasuk urgensi adanya akta pendamping dan juga proses administrasi lainnya sehingga keberadaan Hak Tanggungan tetap dapat menjadi “pengaman” atas perjanjian kredit yang diperbaharui tersebut.Kata Kunci: Novasi; Perjanjian Kredit Perbankan; Hak Tanggungan Atas Tanah; Notaris.
Title: Klausula Novasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan
Description:
AbstractNovation is one method of breaking an agreement.
Novation is not effectively governed in Article 1413 of the Civil Code, the Banking Law, or the Mortgage Law.
Therefore, it is frequently observed in practice that novations are carried out unilaterally by creditors and without the original debtor’s involvement (passive subjective novation).
When the Novation is implemented for the Credit Agreement and is also weighed down by Mortgage Rights, issues arise.
The legal relationship between the Creditor and the original Debtor will be terminated when the Debtor is renewed.
Between new Debtors and existing Creditors, Novation creates a new legal relationship.
Only if there has been an engagement between himself and the original Debtor would the new Debtor have the right to the guarantee of Mortgage.
Novation can be one of the exit strategies for avoiding the possibility of bad loans, but particularly for Credit Agreements that are Mortgage-burdened, it is necessary to use the principle of prudence, which includes the urgency of having a companion deed as well as other administrative procedures, so that the existence of Mortgage can still be a “safety measure” for the agreement for the renewed credit.
Keywords: Novation; Bank Credit Agreement; Land Mortgage; Notary.
AbstrakSalah satu cara mengakhiri perikatan adalah Novasi.
Di dalam Pasal 1413 KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan, Novasi tidak diatur secara.
Oleh karena itu, di dalam praktek banyak ditemui Novasi dilakukan secara sepihak oleh Kreditur dan tanpa melibatkan Debitur lama (Novasi Subyektif Pasif).
Permasalahan muncul ketika Novasi tersebut dilakukan untuk Perjanjian Kredit dibebani pula Hak Tanggungan.
Bahwa adanya pembaharuan Debitur, maka hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur lama menjadi terhapus.
Novasi menghadirkan hubungan hukum baru antara Kreditur dengan Debitur baru.
Dalam kaitannya dengan jaminan Hak Tanggungan, maka Debitur baru hanya akan mempunyai hak, jikalau telah terjadi perikatan antara dirinya dengan Debitur lama.
Novasi dapat menjadi salah satu exit strategy dalam mengatasi kemungkinan kredit macet, namun khususnya untuk Perjanjian Kredit yang dibebani Hak Tanggungan, perlu asas kehati-hatian termasuk urgensi adanya akta pendamping dan juga proses administrasi lainnya sehingga keberadaan Hak Tanggungan tetap dapat menjadi “pengaman” atas perjanjian kredit yang diperbaharui tersebut.
Kata Kunci: Novasi; Perjanjian Kredit Perbankan; Hak Tanggungan Atas Tanah; Notaris.

Related Results

PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fenomena pembuatan perjanjian standar semakin bertambah luas karena perjanjian standar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian standar ter...
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah
Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunan (UUHT) memberikan hak kepada Kreditur selaku pemegang hak tanggungan yakni “ Apabila debitur cedera janji, ...
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong><em></em></p><p><em>The objective of this articles is to reveal and ...
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan sesama manusia, interaksi tersebut seringkali diwujudkan dengan sebuah perjanjian, pada mulanya perjanjian dibuat secara...
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Abstract   The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fu...
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN
Pada akhir-akhir ini memang banyak dimanfaatkan oleh kalangan pedagang/pengusaha kendaraan bermotor sebagai upaya untuk memperlancar pendistribusian barang-barang dagangannya kepad...
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir ketika  masih terikat dengan perjanjian kredit masih berjalan d...

Back to Top