Javascript must be enabled to continue!
Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Masuknya Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Tanjungbalai
View through CrossRef
Setiap orang yang tidak lahir di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai tenaga kerja asing menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi tersebut juga mencakup setiap orang asing dengan visa yang bermaksud bekerja di Indonesia. Ini diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa hanya pekerjaan terkait pekerjaan yang termasuk dalam definisi pekerja asing. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk ke Wilayah Kota Tanjungbalai serta Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk secara Illegal. Tenaga kerja asing dapat dilindungi dengan mewajibkan perusahaan atau perusahaan yang mempekerjakan mereka untuk membuat RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Title: Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Masuknya Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Tanjungbalai
Description:
Setiap orang yang tidak lahir di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai tenaga kerja asing menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Definisi tersebut juga mencakup setiap orang asing dengan visa yang bermaksud bekerja di Indonesia.
Ini diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa hanya pekerjaan terkait pekerjaan yang termasuk dalam definisi pekerja asing.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk ke Wilayah Kota Tanjungbalai serta Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk secara Illegal.
Tenaga kerja asing dapat dilindungi dengan mewajibkan perusahaan atau perusahaan yang mempekerjakan mereka untuk membuat RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing.
Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Related Results
Analisis Biaya pada Implementasi Resource Leveling Tenaga Kerja
Analisis Biaya pada Implementasi Resource Leveling Tenaga Kerja
Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dalam jangka waktu tertentu dengan melibatkan banyak sumber daya material, peralatan, metode, dana, dan tenaga kerja. T...
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK
Abstract
This article aims to analyze the implementation of supervision of foreign workers by the Class I Immigration Office of the Pontianak Immigration Checkpoint and the fact...
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan memaparkan serta m...
ANALISIS KARAKTERISTIK PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PERHOTELAN DI KOTA BAUBAUSTUDI KASUS HOTEL BERBINTANG
ANALISIS KARAKTERISTIK PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PERHOTELAN DI KOTA BAUBAUSTUDI KASUS HOTEL BERBINTANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja pada hotel berbintang di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode ...
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Abstract
Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national d...
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia
This study aims to find out, First, knowing the conditions of labor inspection; Second, knowing the efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human ri...
DAMPAK SOSIAL PASCA KONFLIK 2016 DI KOTA TANJUNGBALAI
DAMPAK SOSIAL PASCA KONFLIK 2016 DI KOTA TANJUNGBALAI
This research aims to determine the social impact caused by the 2016 conflict in Tanjungbalai City. This caonflict occurred against the background of a protest from an ethnic Chine...
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA UMKM DI PROVINSI JAMBI
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA UMKM DI PROVINSI JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi, menganalisis pengaruh modal kerja, nilai produksi, tingkat upah minimum dan...

