Javascript must be enabled to continue!
Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden
View through CrossRef
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dimana harapan rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga tercipta good governance. Mengenai pembatasan masa jabatan Presiden, disebutkan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah hanya satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua masa jabatan. . Namun jika dilihat dari persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode masa jabatan pada jabatan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum lainnya apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan tugasnya dan digantikan oleh Wakil Presiden
Title: Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden
Description:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dimana harapan rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga tercipta good governance.
Mengenai pembatasan masa jabatan Presiden, disebutkan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah hanya satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua masa jabatan.
.
Namun jika dilihat dari persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode masa jabatan pada jabatan yang sama.
Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum lainnya apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan tugasnya dan digantikan oleh Wakil Presiden.
Related Results
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minim...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Waki...
Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945
Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945
Satu langkah di bawah presiden di cabang eksekutif adalah wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Ne...
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi huku...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

