Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

View through CrossRef
Conciliation is one form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that holds great potential for resolving disputes efficiently, participatively, and peacefully outside the courtroom. However, in the Indonesian legal practice, the role of conciliation remains limited and is less popular compared to mediation and arbitration. The main obstacles hindering the development of this mechanism include low public and legal practitioners' awareness, the absence of adequate technical regulations, and the lack of professional conciliation institutions. In fact, conciliation aligns well with Indonesia's legal culture that emphasizes deliberation and consensus. The purpose of this article is to examine the effectiveness of the legal framework for conciliation in Indonesia, identify the barriers to its implementation, and formulate strategies to strengthen conciliation within the national legal system. This study employs a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, complemented by analysis of applicable legislation and legal literature. The findings reveal that conciliation lacks a strong and operational legal framework. The absence of procedural standards, supervisory mechanisms, and training systems for conciliators hampers its effectiveness. On the other hand, conciliation has great potential to reduce the burden on courts, expedite dispute resolution, and preserve good relationships between parties. The article concludes that a comprehensive legal reform is urgently needed, including specific regulations, the establishment of independent conciliation institutions, and public education, so that conciliation can play a strategic role in the national dispute resolution system.
Title: Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia
Description:
Conciliation is one form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that holds great potential for resolving disputes efficiently, participatively, and peacefully outside the courtroom.
However, in the Indonesian legal practice, the role of conciliation remains limited and is less popular compared to mediation and arbitration.
The main obstacles hindering the development of this mechanism include low public and legal practitioners' awareness, the absence of adequate technical regulations, and the lack of professional conciliation institutions.
In fact, conciliation aligns well with Indonesia's legal culture that emphasizes deliberation and consensus.
The purpose of this article is to examine the effectiveness of the legal framework for conciliation in Indonesia, identify the barriers to its implementation, and formulate strategies to strengthen conciliation within the national legal system.
This study employs a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, complemented by analysis of applicable legislation and legal literature.
The findings reveal that conciliation lacks a strong and operational legal framework.
The absence of procedural standards, supervisory mechanisms, and training systems for conciliators hampers its effectiveness.
On the other hand, conciliation has great potential to reduce the burden on courts, expedite dispute resolution, and preserve good relationships between parties.
The article concludes that a comprehensive legal reform is urgently needed, including specific regulations, the establishment of independent conciliation institutions, and public education, so that conciliation can play a strategic role in the national dispute resolution system.

Related Results

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan diangga...
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...
IMPLIKASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI ACEH
IMPLIKASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI ACEH
Ketika lembaga negara yang formal mengalami krisis kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, muncul permintaan untuk memperkuat peran lembaga adat sebag...
ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN
ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN
Perusahaan Asuransi terus meningkat disetiap tahunnya, namun tidak dapat dipungkir bahwa peningkatan konsumen asuransi seiring dengan meningkatnya pengaduan konsumen kepada Pelaku ...
Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis
Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis
AbstrakArbitrase sebagai sebuah instrumen penyelesaian sengketa sangat diperlukan dalam perkembangan hukum dan pembangunan hukum modern. Minimnya pengetahuan publik akan arbitrase ...

Back to Top