Javascript must be enabled to continue!
KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN, KPK DALAM PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DARI KELEMBAGAAN NEGARA
View through CrossRef
<p>There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions.The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations. Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions.Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.</p><p><strong>Keywords : <em>Authority, investigation, KPK</em></strong></p><p><strong> </strong></p>
Title: KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN, KPK DALAM PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DARI KELEMBAGAAN NEGARA
Description:
<p>There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions.
The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No.
30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No.
2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations.
Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions.
Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law.
The right to test the law is the application of a balanced and balanced government.
The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.
</p><p><strong>Keywords : <em>Authority, investigation, KPK</em></strong></p><p><strong> </strong></p>.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Penanganan tindak pidana korup...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime becaus...

