Javascript must be enabled to continue!

PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran non-tunai dibutuhkan masyarakat karena lebih praktis dan efisienyaitu dilakukan dengan cara transferlangsung(electronic fundstransfer),menggunakankartupembayaran(paymentcard),menggunakanuang elektronik (electronic money) dan uang digital (digital money). Sedangkan pembayaran secara tunai harus ada penyerahan nyata uang kartal. Keuntungan pembayaran non tunai dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

UNTAG Semarang

Anggraeni Endah

SPEKTRUM HUKUM

2022

Title: PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI

Description:

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai.

Pembayaran non-tunai dibutuhkan masyarakat karena lebih praktis dan efisienyaitu dilakukan dengan cara transferlangsung(electronic fundstransfer),menggunakankartupembayaran(paymentcard),menggunakanuang elektronik (electronic money) dan uang digital (digital money).

Sedangkan pembayaran secara tunai harus ada penyerahan nyata uang kartal.

Keuntungan pembayaran non tunai dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal.

Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu perlu ada pembaharuan hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

.

Back

Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhada...

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

ABSTRAK Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara do...

Perjanjian Kredit secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract. Shopee Paylater is an electronic payment facility provided by an e-commerce, namely Shopee.co.id. Shopeepaylater offers an alternative electronic payment facility for con...

IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian perkawinan adalah cara untuk mencegah konflik sebelum perkawinan. Bagi para pihak yang belum membuat dan berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan ...

Konsep Dosa dalam Perjanjian Lama dan Hubungannya dengan Konsep Perjanjian

Abstract. This article discusses the relationship between the concept of sin in the Old Testament and the concept of the covenant. The thesis of this article is that the concept of...

THE COURTS AND TREATIES: INDONESIA’S PERSPECTIVE

AbstractThis article discusses the enforceability of treaties under Indonesian legal system. The purpose of this article is to explore and provide answers to the following question...

POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA

<h2>Abstract</h2>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia

AbstractSooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

Email:
Password:

Email:

PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI

Related Results