Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
View through CrossRef
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
ELENA (Elaborium Elevasi Indonesia)
Title: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)
Description:
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme.
Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem.
Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T.
Ramli Taeb.
Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo.
7 tahun Undang-undang No.
15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.
Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.
Sus/2023/PN JktTim.
Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
Related Results
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of ...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
Abstract
Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah justice collaborator. Justice collaborator ini ten...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires m...


