Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
View through CrossRef
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangatmeresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotorroda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti denganpenegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinyakasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiLangkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraanbermotor . Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dandata sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadaptindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalamproses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana,keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akanhukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawahumur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang adasemaksimal mungkin.
Title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
Description:
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangatmeresahkan masyarakat.
Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotorroda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti denganpenegakan hukum yang optimal.
Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinyakasus pencurian kendaraan bermotor.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiLangkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraanbermotor .
Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris.
Data primer dandata sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptifkualitatif.
Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadaptindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalamproses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana,keterlambatan respon.
Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akanhukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawahumur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.
Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang adasemaksimal mungkin.
Related Results
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menja...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan pen...
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
Hukum Pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di muka persidangan. Tindak pidana pencurian mer...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...