Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF
View through CrossRef
The presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law. the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code. This type of research uses normative juridical research. The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law. The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No. 17 of 2016. In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically. Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.
Abstrak
Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum. perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016. Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis. Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban.
Title: SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF
Description:
The presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law.
the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code.
This type of research uses normative juridical research.
The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law.
The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No.
17 of 2016.
In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically.
Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.
Abstrak
Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum.
perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative.
Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif.
Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No.
17 Tahun 2016.
Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis.
Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban.
Related Results
Ryan Maulana HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK
Ryan Maulana HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan mengetahui baga...
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi...
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT
Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi...
PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang sedang marak terjadi di masyarakat yaitu kasus kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Seperti kasus kekerasan seksual pada anak yang ...