Kedudukan Digital Forensik sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penipuan Siber

Abstract. The rapid development of information technology has led to a shift in criminal acts, from conventional to digital, particularly in cyber fraud related to online game account transactions. This phenomenon creates a significant gap between existing regulations and their practical implementation, as victims often face obstacles in the evidentiary process due to the nature of digital evidence and the limited expertise of law enforcement. This research aims to analyze the legal protection for victims of online game account fraud and the strategic position of digital forensics as evidence in such crimes. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study utilizes primary legal materials (KUHP, ITE Law, Consumer Protection Law) and secondary materials. The findings indicate that legal protection for victims is normatively guaranteed, especially through the Consumer Protection Law, but its effectiveness relies heavily on the strength of valid digital evidence. Digital forensics holds a crucial position as a legitimate form of evidence, reinforced by Law No. 20 of 2025 (KUHAP), which recognizes electronic information as valid evidence. Digital forensics ensures the authenticity, integrity, and reliability of digital evidence, which is vital for prosecuting perpetrators and ensuring justice for victims in cybercrime cases. Abstrak. Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong pergeseran tindak pidana dari konvensional ke digital, khususnya dalam penipuan siber terkait transaksi jual beli akun game online. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi praktisnya, di mana korban seringkali kesulitan dalam proses pembuktian akibat sifat bukti digital dan keterbatasan keahlian penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan akun game online dan kedudukan strategis digital forensics sebagai alat bukti dalam tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen) dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban secara normatif telah terakomodasi, terutama melalui UU Perlindungan Konsumen, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan bukti digital yang valid. Digital forensics memiliki kedudukan krusial sebagai perluasan alat bukti yang sah, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), yang mengakui informasi elektronik sebagai bukti yang sah. Digital forensics menjamin keaslian, integritas, dan keandalan bukti digital, yang sangat penting untuk menjerat pelaku dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan siber.