Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan

View through CrossRef
Pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari perbuatan hukum dilakukan oleh debitur pailit mengalihkan harta benda yang masuk ke dalam boedel pailit kepada pihak lain sebelum dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg dan tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analasis secara kualitatif data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg yaitu tidak sebagai kreditor apapun (separatis, preference, konkuren) dalam pailitnya PT. Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati. Hal ini, dikarenakan Majelis Hakim memutus dan menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat IV secara seluruhnya dan seketika. Tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg, dapat dimintakan secara kode etik dengan sanksi berupa berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Perdata, dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang dialami pihak penyewa akibat akta sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris batal demi hukum.
Title: Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Description:
Pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari perbuatan hukum dilakukan oleh debitur pailit mengalihkan harta benda yang masuk ke dalam boedel pailit kepada pihak lain sebelum dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.
Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.
Niaga.
Smg dan tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/ Pdt.
Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.
Niaga.
Smg.
Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analasis secara kualitatif data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.
Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.
Niaga.
Smg yaitu tidak sebagai kreditor apapun (separatis, preference, konkuren) dalam pailitnya PT.
Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati.
Hal ini, dikarenakan Majelis Hakim memutus dan menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan uang senilai Rp.
2.
500.
000.
000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat IV secara seluruhnya dan seketika.
Tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.
Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.
Niaga.
Smg, dapat dimintakan secara kode etik dengan sanksi berupa berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Perdata, dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang dialami pihak penyewa akibat akta sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris batal demi hukum.

Related Results

Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA RUMAH DINAS
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA RUMAH DINAS
Praktek sewa menyewa rumah dinas milik PTKA di Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan merupakan sebuah akad menyewakan rumah dinas. PT.KA mempunyai wewenang dalam menentukan tarif se...
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
Tujuan penelitian ini yang berjudul Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis pen...
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract            The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
DERIVASI BAHASA HUKUM MENGENAI KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS
DERIVASI BAHASA HUKUM MENGENAI KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS
 Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dalam membuat suatu akta otentik, tentunya perlu dipahami mengenai syarat-syarat otentisit...
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kont...

Back to Top