Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
View through CrossRef
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.
Universitas Pancasakti
Title: Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
Description:
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul.
Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul.
Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa.
Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015.
Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Secara umum dapat dilihat bahwa peran BPD dalam ketiga fungsi yang ada pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak berjalan dengan optimal. Pada prosesnya fungsi BPD sebagai pihak ...
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS
Notaris yang juga sebagai pejabat umum pembuat akta otentik perlu di awasi dan dilakukan pemeriksaan yang berkala agar nantinya perilaku notaris diharapkan sesuai dengan apa yang d...