Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA

View through CrossRef
Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk bekerja di sektor ilegal seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming). Modus penipuan yang umum digunakan meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan agen tidak resmi, yang kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi tidak manusiawi serta rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi TKI ilegal ini karena tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja dan negara-negara tetangga, serta sulitnya mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain. Sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang telah diterapkan dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara. Upaya pencegahan meliputi pelarangan keberangkatan dan pembatalan paspor bagi yang terindikasi, serta penguatan kerja sama keimigrasian dengan Kamboja. Namun, perlindungan negara terhadap TKI ilegal masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulangan korban. Studi ini mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan yang digunakan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sebagai upaya mengurangi risiko dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. 
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA
Description:
Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk bekerja di sektor ilegal seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming).
Modus penipuan yang umum digunakan meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan agen tidak resmi, yang kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi tidak manusiawi serta rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi.
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi TKI ilegal ini karena tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja dan negara-negara tetangga, serta sulitnya mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain.
Sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang telah diterapkan dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara.
Upaya pencegahan meliputi pelarangan keberangkatan dan pembatalan paspor bagi yang terindikasi, serta penguatan kerja sama keimigrasian dengan Kamboja.
Namun, perlindungan negara terhadap TKI ilegal masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulangan korban.
Studi ini mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan yang digunakan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sebagai upaya mengurangi risiko dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.
 .

Related Results

tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Perlindungan Hukum Terhadap Wni yang Menjadi Korban Perbudakan di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam
Perlindungan Hukum Terhadap Wni yang Menjadi Korban Perbudakan di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk ja...
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
This study analyzes legal justice for workers in the application of non-competition clauses in employment contracts, particularly in the context of unequal bargaining positions bet...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan send...
KAMBOJA DAN INTEGRASI EKONOMI REGIONAL : PELUANG DI KAWASAN ASEAN
KAMBOJA DAN INTEGRASI EKONOMI REGIONAL : PELUANG DI KAWASAN ASEAN
Sebelum ASEAN, Kamboja berjuang untuk membangun kembali ekonominya pasca konflik. Pertumbuhan terhambat oleh infrastruktur yang buruk, investasi yang minim, dan sumber daya manusia...

Back to Top