Javascript must be enabled to continue!
Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
View through CrossRef
Authority, protection, legal certainty and justice are absolute requirements for a country which is based on law. All judges should endeavor to harmonize justice based on the provisions of law (legal justice), justice based on morality (moral justice) and justice based on the will of the people (social justice). Supreme Court as the highest of all courts in the country should be filled with Justices who act as the reformer of law to realize clean court. The great authorities and duties the justices have require a high degree of responsibility in order that the decisions issued are for the sake of justice and in the Name of God Almighty. This denotes that law enforcement, truth and justice must be accounted for either to human or God. Supreme Court Justices are expected to integrate the three concept of justices in order that harmonization of legal responsibility and social satisfaction which is built on morality based on goodness and badness as the standard can be realized. As the Reformer of law, Supreme Court Justice should be able and have the courage to make breakthrough which is not against the law and social justice and the morality itself.
Title: Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
Description:
Authority, protection, legal certainty and justice are absolute requirements for a country which is based on law.
All judges should endeavor to harmonize justice based on the provisions of law (legal justice), justice based on morality (moral justice) and justice based on the will of the people (social justice).
Supreme Court as the highest of all courts in the country should be filled with Justices who act as the reformer of law to realize clean court.
The great authorities and duties the justices have require a high degree of responsibility in order that the decisions issued are for the sake of justice and in the Name of God Almighty.
This denotes that law enforcement, truth and justice must be accounted for either to human or God.
Supreme Court Justices are expected to integrate the three concept of justices in order that harmonization of legal responsibility and social satisfaction which is built on morality based on goodness and badness as the standard can be realized.
As the Reformer of law, Supreme Court Justice should be able and have the courage to make breakthrough which is not against the law and social justice and the morality itself.
Related Results
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
JURNAL HTN YUSUF
JURNAL HTN YUSUF
Secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan l...
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judociary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuatan lain yaitu pemerintah (executive) dan lembaga p...
Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia
Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia
Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan ker...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istidat, dan qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, gampong telah diberi kewenangan untuk ...
Kewibawaan Kekuasaan Negara dan Hukum
Kewibawaan Kekuasaan Negara dan Hukum
Kewibawaan kekuasaan merupakan suatu hal sangat penting untuk dipelajari, karena menyangkut tentang suatu pembawaan serta keadilan. Kewibawaan sangat berpengaruh dalam beberapa hal...

