Javascript must be enabled to continue!
Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
View through CrossRef
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022. In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated. This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code. This research uses normative juridical method. This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence. Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence. Third, criminal sanctions. Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution. Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’. Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable. While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment. Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
Description:
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No.
1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022.
In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated.
This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code.
This research uses normative juridical method.
This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence.
Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence.
Third, criminal sanctions.
Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution.
Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’.
Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable.
While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment.
Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Related Results
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat m...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
This research aims to know the diversion concept related to recidivism system for a criminal that committed by underage person. This thing has been happened because there is differ...


