Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
KEBIJAKAN ANTI NEPOTISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
View through CrossRef
Nepotisme merupakan bagian dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Nepotisme sudah menjadi budaya yang melekat didarah pemerintahan Indonesia dan sudah menjalar ke tingkat strata sosial masyarakat. Sudah tanggung jawab pemerintahan untuk bebas dari kata nepotisme untuk memenuhi persyaratan menjadi “Good Government Governance” yang bersih bertanggung jawab, bersih akuntabilitas dan bersih tranparansi serta bersihnya aturan hukum sesuai yang diinginkan/harapkan masyarakat Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Studi Pustaka.
Title: KEBIJAKAN ANTI NEPOTISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Description:
Nepotisme merupakan bagian dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Nepotisme sudah menjadi budaya yang melekat didarah pemerintahan Indonesia dan sudah menjalar ke tingkat strata sosial masyarakat.
Sudah tanggung jawab pemerintahan untuk bebas dari kata nepotisme untuk memenuhi persyaratan menjadi “Good Government Governance” yang bersih bertanggung jawab, bersih akuntabilitas dan bersih tranparansi serta bersihnya aturan hukum sesuai yang diinginkan/harapkan masyarakat Indonesia.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Studi Pustaka.
Related Results
Nepotisme Gologan dan Jabatan
Nepotisme Gologan dan Jabatan
Tulisan ini bertemakan “Nepotisme Golongan dan Jabatan (Upaya penggalian nilai-nilai Pengajaran Hukum Nepotisme dalam Perspektif Hadis ). Ada tiga masalah pokok yang diangkat, yait...
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
Dalam buku ini akan membahas kedudukan hukum dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Pemerinta...
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Penelitian ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyel...
Inovasi Madrasah Melalui Penyelenggaraan Madrasah Riset
Inovasi Madrasah Melalui Penyelenggaraan Madrasah Riset
AbstractThe research entitled Madrasah Innovation Through the Implementation of Madrasa Research (Case Study at MAN 1 Jembrana Bali) was motivated by the 2013 Ministry of Religion'...
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik) has a long journey from the beginning of its birth in the Netherlands to its application in Indonesia today. AAUPB at first ...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan U...